Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur Secara Tegas Dalam Pasal. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri.
Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan.
Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Soekarno sebagai berikut Hal ini telah menimbulkan dampak yang luas dalam proses penyelenggaraan negara di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Peradilan Modern dan Terpercaya. Berdasarkan ketentuan UUD ini, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mengupayakan peningkatan nilai perdagangan domestik secara terus-menerus.