Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nasional

Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nasional. Share this: Related posts: Pengadilan HAM. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan / atau pihak lain, baik yang berada di dalam atau pun yang berada di luar negeri.

KontraS Aceh Menyerahkan Dokumen Rancangan Peraturan ... (Sue Fields)

Mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Oleh karena itu, kata dia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah. Kesimpulan kerja kerja komisi kebenaran dan rekonsiliasi tidak terlepas dari peran pemerintah, korban dan komunitas korban Masukan yang berarti akan sangat membantu kesempurnaan rencana strategis komisi kebenaran dan.

Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan / atau pihak lain, baik yang berada di dalam atau pun yang berada di luar negeri.

Sparingga, Daniel, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia", Makalah, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi.

Membangun Komisi Kebenaran dan Refleksi Pengalaman Komisi ...

Uncen Akan Kaji dan Siapkan Draft Pembentukan Komisi ...

Satu Tahun Berdiri, KKR Aceh Belum Terima Dukungan Pemerintah

Aktivis HAM Aceh minta dibentuk komisi kebenaran ...

KontraS Aceh Menyerahkan Dokumen Rancangan Peraturan ...

Wacana pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ...

LP3BH Desak Pemerintah Bentuk Perwakilan Komisi Nasional ...

Jangan Ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Jadi-jadian ...

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyebut, pemerintah berencana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menungkapkan sejumlah persyaratan jika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihidupkan kembali oleh pemerintah. Komisi Kebenaran atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.