Kementerian Yang Berada Dibawah Koordinator Kementerian Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Yaitu

Kementerian Yang Berada Dibawah Koordinator Kementerian Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Yaitu. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Utusan pemerintah yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menpan RB Tjahjo Audensi ini dalam rangka membicarakan terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

Polri Ceritakan Kronologi Pecahnya Demo 22 Mei di Bawaslu (Bradley Watkins)

Membangun infrastruktur secara masif dan merata dilakukan Pemerintah bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit. Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Utusan pemerintah yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menpan RB Tjahjo Audensi ini dalam rangka membicarakan terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini dijabat oleh bapak Luhut Binsar Panjaitan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5 Lembaga Kementrian Dan Instansi Sepi Peminat CPNS ...

Wapres KH Maruf Amin Pimpin Penanganan Terorisme

KULIAH UMUM FHK KUPAS TANTANGAN KEAMANAN KAWASAN ASIA ...

Bentuk Badan Siber, Presiden Jokowi Resmi Lantik Djoko Setiadi

Ini tanggapan Kemlu soal ganti nama Laut China Selatan ...

Jokowi Serukan Hati-hati di Tahun Politik, Hoax Diproses ...

34 Logo Kementerian Republik Indonesia | Choyroel Anwar

Kemendagri Berikan Alasan Sesuai UU yang Berlaku Terkait ...

Sistem penyelenggaraan pemerintah negara

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum. Kementerian yang memiliki tugas menangani urusan Kementerian yang mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun.